Aktivitas Tambang Ilegal dan Deforestasi- Penyebab Meluasnya Kerusakan Hutan di Indonesia

Pemerintah dan sejumlah akademisi memperingatkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia makin meluas akibat aktivitas tambang ilegal dan konversi lahan tanpa pengelolaan lingkungan. Dampak dari rusaknya tutupan hutan kini terlihat nyata: meningkatnya erosi, aliran air permukaan yang cepat saat hujan, dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan longsor.

Menurut data resmi yang dirilis baru-baru ini: kawasan konservasi dan hulu sungai termasuk di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di Banten sempat mengalami kerusakan parah. Tim penegakan hukum bersama satuan tugas memutus dan menutup 55 jalur tambang ilegal di kawasan tersebut, menyatakan bahwa aktivitas itu mengancam zona konservasi dan daerah aliran sungai (DAS) penting.

Seorang akademisi lingkungan dari universitas setempat, Mochamad Husen, menegaskan bahwa kerusakan hutan di wilayah Banten bisa memicu bencana ekologis serius jika tidak segera ditangani. Ia menyebut sebagian besar area tersebar di hutan produktif dan kawasan kritis seluas ratusan ribu hektar telah dikategorikan “kritis” atau “sangat kritis”.

Peneliti lingkungan menekankan bahwa ketika tutupan pohon hilang baik karena tambang ilegal, pembalakan liar, atau alih fungsi lahan struktur tanah dan kemampuan penyerapan air oleh hutan ikut rusak. Akibatnya, saat hujan deras, aliran air tidak meresap ke tanah melainkan mengalir permukaan, meningkatkan risiko erosi, longsor, dan banjir di hilir.

Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah kerusakan hutan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana tercatat lebih dari 4.000 hektar hutan rusak akibat aktivitas tambang ilegal. Kawasan tersebut menjadi titik merah bagi para pelaku tambang tanpa izin (PETI), dan telah mendapat perhatian dari otoritas IKN yang mulai mengambil tindakan tegas

Kementerian terkait menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan termasuk pencabutan izin tambang bagi perusahaan atau individu yang terbukti merusak hutan dan tidak mematuhi aturan lingkungan. Langkah ini didorong sebagai bagian dari upaya mitigasi krisis ekologi menyusul serangkaian bencana alam di beberapa daerah di Indonesia.

Pemerintah bersama lembaga lingkungan juga menyerukan rehabilitasi kawasan hutan, reboisasi, dan pelibatan komunitas lokal dalam menjaga lingkungan. Dukungan publik dianggap penting agar upaya penyelamatan hutan bisa berjalan efektif.

Meskipun tekanan ekonomi dari ekspansi tambang dan perkebunan tinggi, para ahli memperingatkan bahwa kelestarian hutan dan ekosistem alam tidak bisa ditukar dengan keuntungan jangka pendek. Fungsi hutan sebagai penyangga iklim, penahan erosi, penyimpan air tanah dan pelindung habitat  harus diprioritaskan agar kerusakan ekologis tidak menimbulkan dampak lebih besar di masa depan.