Setiap pagi, Sarah (34) harus menghitung uang kertas lusuh di tangannya sebelum memulai hari. Dengan penghasilan harian tak menentu sebagai buruh cuci, ia kerap dihadapkan pada pilihan pahit, antara membeli pembalut atau menyisihkan uang untuk beras. Bagi perempuan di garis kemiskinan, kesehatan reproduksi bukan sekadar urusan medis, melainkan soal bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi yang terus menekan.
Sarah tinggal di pinggiran kota, jauh dari puskesmas dan fasilitas kesehatan memadai. Ketika tubuhnya terasa tidak nyaman atau siklus menstruasinya bermasalah, ia lebih sering memilih diam. “Kalau bukan sakit sekali, saya tahan,” ujarnya. Baginya, berobat berarti kehilangan waktu kerja dan biaya tambahan yang sulit dijangkau.
Akses yang Tidak Pernah Setara
Kemiskinan menjadi tembok tinggi bagi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi. Jarak fasilitas kesehatan, ongkos transportasi, hingga minimnya informasi membuat layanan seperti pemeriksaan kehamilan, pap smear, dan kontrasepsi terasa mewah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perempuan dari kelompok ekonomi terbawah memiliki kemungkinan hampir dua kali lebih kecil untuk memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi dibanding kelompok menengah atas.
“Masalahnya bukan hanya biaya layanan medisnya, tapi biaya tak langsung seperti transportasi, kehilangan hari kerja, dan rasa takut diperlakukan tidak ramah di fasilitas kesehatan,” ujar Dr. Laila Nuraini, dokter kesehatan masyarakat. Menurutnya, faktor ekonomi kerap berkelindan dengan stigma dan kurangnya edukasi.
Risiko Kesehatan yang Berlipat
Ketimpangan akses ini berdampak serius. Angka kematian ibu masih lebih tinggi di wilayah miskin dan terpencil. Banyak kasus anemia, infeksi reproduksi, hingga komplikasi persalinan terjadi karena perempuan datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi darurat.
Sarah mengaku baru memeriksakan kehamilan pertamanya ketika usia kandungan hampir tujuh bulan. “Takut mahal, takut dimarahi karena datang telat,” katanya lirih. Keterlambatan ini membuat risiko kehamilan meningkat, baik bagi ibu maupun bayi.
Ketika Tubuh Perempuan Menjadi Beban Ekonomi
Kehamilan yang tidak direncanakan sering memperpanjang lingkar kemiskinan. Tanpa akses kontrasepsi dan edukasi kesehatan reproduksi, perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan masa depannya. “Tubuh perempuan akhirnya menjadi titik temu antara kemiskinan dan ketimpangan struktural,” jelas Nur Azizah, peneliti gender dan kesehatan.
Dalam banyak kasus, perempuan justru disalahkan ketika menghadapi masalah reproduksi, tanpa melihat kondisi sosial yang membatasi pilihan mereka.
Jalan Panjang Menuju Keadilan Reproduksi
Pemerintah dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat mulai memperluas layanan kesehatan gratis serta edukasi berbasis komunitas. Namun para ahli menilai pendekatan ini belum cukup. Tanpa perbaikan struktural mulai dari pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi tenaga medis, hingga kebijakan yang benar-benar berpihak pada perempuan ketimpangan kesehatan reproduksi akan terus membayangi perempuan paling rentan, seperti Sarah dan jutaan lainnya.
